IPPMMA: mengecam TNI/Porli Penyiksaan 3 Warga Sipil Oleh Aparat Tni Di Desa Mangume Kabupaten Puncak Ilaga Papua Tengah
IPMAPA Se jawa bali ketika demostrasi berlangsung, (Pers Yamenadi/IPMAPA se jawa bali) |
PERS YAMENADI - Beberapa hari lalu video penyiksaan
terhadap waga sipil papua Viral di media social, menyikapi hal tersebut Ikatan
Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA), menggelar aksi serentak se Jaya bali dan
Sumatra.
“video penyiksaan terhadap waga sipil Papua viral di
media sosial lebih lebih lagi pada saat 22 maret 2024 kemarin, saat video viral
di beberapa media sosial memperlihatkan begitu kejamnya aparatur negara ini,”
kata Jefron Kogoya penanggung jawab aksi, kepada The Papua Journal. Rabu
(27/03).
Menurutnya, Penangkapan dan penyiksaan tersebut
terjadi terhadap tiga (3) warga sipil
puncak papua atas nama warinus murib 18 tahun, definus kogoya 19 tahun, alius
murib 19 tahun, asal mangume distrik amukia kabupaten puncak papua
(ilaga), tepat Pada 03 februari 2024,
ini sangat sadis.
“Kejadian penangkapan dan penyiksaan ini berawal dari Warga Sipil
Warius Murib, Definus Kogoya, Alius Murib di tangkap dan di tahan
se-wenang-wenang oleh aparat tni terhadap 3 orang pemudah papua saat mencari
alang-alang guna menutupi atap rumah honai,” katanya.
Kronologi
Versi Mahasiswa
Sebelum tanggal 3 februari 2024. Di ilaga puncak,
tersebarnya isu perampasan senjata oleh tpnpb di ibu kota kabupaten puncak
kagago, dengan alasan itu katanya aparat
tni melakukan patroli di sekitar amergaru dan sekitarnya. Dalam operasi siaga
1, pada 3 februari 2024, aparat tni menemukan 3 orang yang sedang cari
alang-alang untuk buat honai, aparat langsung menangkap 3 warga sipil tanpa
menanyakan status ketiga anak tersebut.
Setelah Aparat tni menangkap dengan tanpa bukti,
aparat membawah tiga warga sipil atas nama warinus murib 18 thn, definus kogoya
19 thn, alius murib 19 thn, dibawah langsung ke pos tni di kagago ibu kota
kabupaten puncak. Aparat tni menudu ketiga orang sebagai anggota tpnpb tanpa
bukti, akhirnya aparat melakukan
penuduhan,pemukulan dan penyiksaan terhadap 3 warga sipil.
Salah satu diantaranya atas nama warinus murib 18 thn,
di ikat tangannya lalu di isi di dalam drem berisi air, warius disiksa secara
tidak manusiawi dan meninggal dunia. “Kami baru memastikan bahwa video yang
beredar adalah warinus murib asal mangume kabupaten puncak yang disiksa.”’
Sementara dua pemuda atas nama definus kogoya dan
alius murib dipulangkan dan langsung dibawah kerumah sakit kagago setelah di
interogasi dan disiksa namun, dirumah sakit tidak terasa aman dan nyaman
akhirnya keluarga korban membawa pulang kerumah untuk melakukan pengobatan dari
rumah.
Bukan hanya itu, di kabupaten yahukimo tni porli
menagkap dua pelajar papua hingga sampai sekarang mereka masih Belum di
bebaskan dari polda papua, sebelumnya mereka dituduh simpatisan kkb,hingga
sampai sekarang mereka belum di bebaskan.
Coba Jika kita melihat jahu pelanggaran ham berat di
papua. Sejak tahun 1960-an hingga 2024, pembunuhan karakter bahkan
pembunuhan misterius hingga nyawa rakyat papua terus beratuhan
terjadi. Kita bisa menyimak berbagai kasus pelanggaran ham berat yang
terjadi di papua tak satu pun diselesaikan oleh negara. Pada tahun 1962
sampai tahun 1969, pemerintah indonesia melakukan operasi militer di papua
untuk merebut papua dari tangan belanda, hingga pada tahun 1963 papua dijadikan
daerah operasi militer (dom). Pemerintah indonesia menempatkan tni dalam
jumlah besar di seluruh tanah papua dan melakukan operasi
besar-besaran. Imbasnya ribuan rakyat papua tewas di bunuh.
Operasi operasi militer di papua tak kunjung usai,
dari operasi sadar (1965-1967), operasi bhratayuda (1967-1969), operasi wibawa
(19767-1969), operasi pamungkas (1969-1971), operasi militer di kabupaten
jayawijaya (1977), operasi sapu bersih i dan ii (1981), operasi galang i dan ii
(1982), operasi tumpas (1983-1984) operasi sapu bersih (1985), dan operasi
militer di mapenduma (1996). Kemudian masih terus berlanjut hingga ada
tiga kasus yang dinyatakan oleh negara sebagai kasus pelanggaran ham berat di
papua.
Beberapa kasus pasca reformasi, Seperti kasus wasior
berdarah pada tanggal 13 juni 2001; Aparat brimob polda papua melakukanp
enyerbuan kepada warga di desa wonoboi, wasior, manokwari. Tercatat empat
orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang, dan 39
orang disiksa. Kasus berikutnya adalah kasus wamena berdarah tahun 2003.
Komnas ham melaporkan kasus ini menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38
orang luka berat.
Selanjutnya kasus paniai berdarah pada 8 desember 2014
yang mana aparat negara menembak mati lima orang siswa sma. Kasus tragedi biak berdarah yang menimpa
rakyat papua di biak pada 6 juli 1998. Wamena berdara April 2003,
Kasus tersebut masyarakat papua sedang mengadakan
ibadah namun tni porli melakukan penembakan. Uninersitas cenderawasi jayapura
maret 2006 berdarah, Deiyai berdarah 28 agustus 2014, Dogiai berdara 13 april
2011, serta kasus kasus pelanggaran ham yang belum di usut tuntas oleh negara.
Otonomi khusus jilid 1 dan otonomi khusus jilid ll
malah menjadi malapetaka bagi rakyat
papua, membawa kesengsaraan dan penderitaan
terhadap masyrakat papua. Otsus membuaat lahan konflik baru pelanggaran ham
yang terus terjadi di mana mana, dari konflik perampasan tanah adat, undang
undang yang pro terhadap investasi. Bahkan konflik bersenjata antara tni porli
dan tpnpb opm terus masif terjadi. Terlihat jelas Otsus bukan memberi solusi
tetapi memberi ancaman serius bagi masyarakat papua kedepan
Terhitung dari tahun 2018, konflik bersenjata memakan
ribuan korban, masyarakat sipil
menggungsi atas tanah tanah adat dan leluhur mereka, pengiriman militer ilegal
di papua yang terus memperkeruh keadaan di papua, hingga sampai saat ini
pengiriman militer membuat rakyat papua takut dan trauma di atas tanahnya
sendiri.
Maka melihat dengan itu, kami Mahasiswa/I
IPMAPA-HIPMAPA Papua Se-Jawa Bali Dan Sumatra menyatakan sikap sebagai berikut
:
1.
Mengecam pangdam XVII cendrawasih segera
mengakui adanya anggota tni yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil
orang asli di puncak papua.
1
Mengecam pangdam XVII cenderawasih atas
pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut
editan.
2
Copot Jabatan Pangdam
xvii
Cendrawasih Papua karena menyebarkan berita hoax terhadap
publik.
3
Adili, Pecat dan penjarahkan pelaku
penyiksaan terhadap warga sipil di puncak ilaga papua tengah
4
Negara indonesia segera mengusut tuntas semua kasus
pelanggaran HAM terhadap warga sipil
papua di tanah papua barat.
5
KOMNAS
HAM RI segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di puncak
west papua.
6
Negara
segera hentikan pengiriman Militer organik maupun non organik dari tanah papua
barat serta Tarik militer organik dan non-organik dari tanah papua barat
7
Polda papua segera usut tuntas kasus
pembunuhan jein korupon di kabupaten pegunungan bintang oleh aparat negara.
8
Negara
segera bertanggung jawab atas penembakan
terhadap tiga anak remaja warga sipil
dan salah satunya menjadi korban di intan jaya, west papua.
9
Presiden
republik indonesia segera perintahkan panglima tni proses hukum tni pelaku
penyiksaan anak di kabupaten yahukimo dan warga sipil di kabupaten puncak west
papua.
10
Buka
Ruang Demokrasi seluas-luasnya dan berikan Kebebasan bagi Jurnalis Nasional,
Internasional meliput dan mengakses informasi di Papua Barat.
11
Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya,
Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan seluruh wilayah West Papua lainnya
12
TNI/Polri, Stop melakukan intimidasi terror kepada masyarakat
sipil di di derah konflik Kab. Nduga,
Intan Jaya . Puncak , Maybrat, Yahukomo, Pegunungan Bintang , Lani Jaya dan seluruh Tanah Papua.
13
Tutup semua tokoh
– tokoh minuman Alkohol, Togel, Judi, PSK di tanah papua
14
Tutup seluruh
perusahan - perusahan asing dan nasional yang beroperasi di Papua
15 Hentikan perampasan Tanah Adat di seluruh,Tanah Papua,
16 Kirim dokter, mantri dan guru. Bukan Militer Indonesia.
17
Kami melarang
masuknya seluruh investasi yang masuk ke tanah papua
18
Berikan kebebasan
bagi Perempuan Papua dalam, segi
Politik, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan jaminan kesehatan alat Reproduksi
19
Elit-elit papua
hentikan mengadu Domba Rakyat Papua melalui Poliitik Praktis
20
Turunkan harga
barang dan (BBM) Di seluruh Tanah papua
21
Seluruh
pemerintahan daerah di papua dan tenaga pengajar jalankan pendidikan yang tidak
aktif; dan buka akses pendidikan bagi Anak - anak pengungsi di Papua
22
Polda Papua segera
usut tuntas kasus pembunuhan Jein Korupon di Kabupaten pegunungan Bintang oleh
aparat Polisi.
23
Kabulkan gugatan suku
auwyu
24
Negara segara
bertanggungjawab terhadap eksklasi konflik di tanah
25
Segera
berikan hak menentukan nasip sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Penulis
: Ance Pigai
Belum ada Komentar
Posting Komentar