Jokowi diminta Evaluasi Kinerja di Papua salama 10 tahun
.jpg) |
| Doc Aliansi Mahasiswa Papua, se Gorontalo |
SELURUH MAHASISWA PAPUA DI GORONTALO AKAN MELAKUKAN AKSI MASSA BERSAMA ELEMENT PEMEBELA HAM DAN DEMOKRASI DALAM RANGKA MENYAMBUT KEDATANGAN PRESIDEN RI DI GORONTALO.
Kunjungan kerja presiden RI di gorontalo tentunya ada beberapa kegiatan penting yaitu dalam rangka meresmikan fasilitas publik diantaranya peresmian bandara di pohuwato, peresmian jalan nasional di bualemo, peresmian bendungan di bulango ulu, dan berkuanjung ke RS toto kabila bone bolango.
Tetapi kunjuangan presiden ini justru direspon dengan aksi massa sebagai protes sekaligus evaluasi kinerja presiden RI selama 2 periode tersebut.
Kedatangan presiden RI di gorontalo dengan akhir-akhir masa jabatannya ini akan di respon dengan aksi massa sebab banyak aktivis pembela HAM dan demokrasi mengatakan bahwa di masa jabatannya menjadi presiden bukan malah menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah dan semakin hari semakin bertambah parah.
Aksi massa ini akan dilakukan di beberapa titik sesuai rute kunjuangan presiden RI di gorontalo, ujar aktivis papua, tegasnya lagi : kita akan menyampaikan aspirasi ini dalam rangka menyambut kedatangan presiden RI di gorontalo karena ada bebera kinerja yang kami nilai justru membuat rakyat sengsara dan jauh dari kata sejaterah.
Ini di buktikan dengan aktivitas pertambangan di gorontalo yang dinilai mengambil ruang kehidupan rakyat gorontalo belum lagi pembangunan yang mangkrak dan tidak merata.
Seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu saja mewakili kepentingan mereka dengan dalih akan membawa perubahan bagi indonesia nyatanya tidak malah semakin mempersempit ruang hidup rakyat indonesia, contohnya UU CIPTA KERJA, KUHP, UU ITE, UU MINERBA, UU KPK, UU TPKS, dan untuk papua yaitu UU otsus, DOB yang menuai kemarahan rakyat indonesia dan justru semakin mengambil hak rakyat indonesia khususnya rakyat papua.
Disisi lain masalah papua dipandang sebagai masalah yang akan selesai dengan keamanan, pembangunan dan pendidikan, pemerintah memandang bahwa tanah papua itu tanah kosong, pemerintah selalu berpandangan papua butuh pembangunan dan pendidikan sebagai solusi padahal pemerintah belum menyentuh akar masalah di papua yang sebenarnya.
Berbagai deretan masalah di papua mulai dari kemiskinan, kelaparan , wabah penyakit, pelanggaran HAM, rasisme, kerusakan lingkungan, pembunuhan, pengungsian ini semakin hari semakin memperjelas bahwa papua sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan indonesia. Ungkap aktivis papua.
Cara pandang yang keliru dari pemerintah ini sudah memakan ribuan korban nyawa berjatuhan akibat terlalu memaksakan kebijakan yang justru lahir dari kemauan pemerintah indonesia bukan dari rakyat papua.
Belum lagi mahasiswa papua yang menempuh pendidikan di luar papua selalu mendapatkan diskriminasi dan kekerasan negara seperti yang terjadi surabaya pada tahun 2019, begitu juga yang di alami mahasiswa papua di gorontalo mereka selalu saja mendapat perlakuan berbeda, entah di dunia pendidikan maupun di tempat-tempat keramaian lainnya.
Dengan ini aliansi peduli HAM dan demokrsi memuat beberapa tuntutan yaitu:
Pertama, Selesaikan semua masalah HAM di indonesia khususnya di tanah papua.
Kedua, Tutup PT Freeport Indonesia dan perusahaan kapitalis lainnya di tanah Papua,
Ketiga, Hentikan segala bentuk operasi militer di tanah Papua,
Keempat, Hapus OMNIBUS LAW dan semua UU kapitalis,
Kelima, Batalkan semua UU KOLONIALIS di tanah Papua,
Keenam, Hentikan kriminalisasi, penyiksaan, pembodohan bagi aktivis dan masyarakat Papua.
Ketujuh, Hentikan kriminalisasi bagi petani, buruh, dan aktivis pembela HAM dan demokrasi,
Kedelapan, Berikan hak menetukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.
Penulis : Adriyatno patilanggio
Belum ada Komentar
Posting Komentar