Semangat Proklamasi 1 Juli 1971

1 Juli 1971 organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawa pimpinan Set Yafet Rumkorem sebagai Presiden Pemerintahan Revolusioner Sementara memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat di Desa Waris, Markas Victoria

oleh : Jhon Gobai/2020

kabarwone.com - 52 Tahun yang lalu Rakyat Bangsa West Papua telah memproklamasikan kemerdekaannya. Tepat pada 1 Juli 1971 organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawa pimpinan Set Yafet Rumkorem sebagai Presiden Pemerintahan Revolusioner Sementara memproklamasikan kemerdekaan Papua Barat di Desa Waris, Markas Victoria.

OPM merupakan front persatuan yang dibentuk oleh gerakan bersenjata dan diplomasi yang meluas setelah kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961 di sabotase oleh Republik Indonesia. Kemerdekaan West Papua yang dipelopori oleh Dewan New Guinea dan Komite Nasional Papua (KNP) itu hanya berumur 18 hari saja disebabkan akibat pendudukan Indonesia.

Gerakan Sabotase tersebut di awali dengan operasi militer di Papua atas perintah Presiden Sukarno melalui maklumat Tiga Komando Rakyat yang dikeluarkan pada 18 Desember 1961 dari Alun-Alun Yogyakarta. Jend. Soeharto dan Jend. Ali Moertopo memimpin langsung pendudukan pasukan Militer di wilayah West Papua melalui udara, darat, dan laut. Operasi ini dinamai operasi Mandala. Dan dilanjutkan dengan berbagai rangkaian operasi militeristik lainnya sejak itu.

Tugas utama operasi militer tersebut diantaranya, pertama, menggagalkan kemerdekaan Negara West Papua; kedua, membasmi kaum terdidik atau kaum pelopor dalam deklarasi kemerdekaan West Papua tersebut; ketiga, mengganggu konsentrasi pemerintah Belanda di West Papua atas dalih Soekarno bahwa kemerdekaan West Papua tersebut di bikin atas dorongan Belanda untuk kepentingan Imperialisme Belanda di West Papua; keempat, mengambil alih kekuasaan atas wilayah Papua dengan kekuatan militer.

Oleh karena itu sebagian pelopor kemerdekaan West Papua, Dewan New Guinea dan KNP ditangkap, dibunuh, bahkan sebagian lainnya melarikan diri ke luar Papua: Papua New Guinea, Vanuatu, dan Belanda. Sebagian lainnya melarikan diri hutan dan melacarkan perlawanan dengan pola gerilya. Mereka yang sudah di luar negeri terus lanjutkan kampanye-kampanye kemerdekaan West Papua di dunia Internasional. Sehingga gerakan bersenjata yang tersebar di West Papua: Biak, Serui, Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Jayapura, perbatasan PNG, yang bergerak sendiri-sendiri, dan gerakan diplomatik yang tersebar di luar negeri, kembali bersatu dan mendirikan front persatuan yang dinamai Organisasi Papua Merdeka (OPM), lalu dibentuk juga pemerintahan Revolusioner Sementara. Set Yafet Rumkorem sebagai presidennya.

Gerilya menjadi pola OPM di dalam Negeri atas situasi didominasi militer yang sangat fasis di seluruh wilayah Papua. Bahkan mereka ada dimana-mana: Kebun, rumah-rumah warga, hutan, bahkan di kamar mandi. Itu semua tersirat dalam rangkaian operasi militer yang di gencarkan sejak 1962 hingga 2004. Menceritakan 500 ribu orang papua yang mati ditangan senjata; ribuan lainnya mengungsi keluar papua, dan tiada kebebasan dan kebahagiaan bagi yang tinggal; seniman saja dibunuh. Pasti anda kenal Arnold C. Ap dengan group musik Mambesak. Ia dibunuh karena mencoba temukan jatih diri bangsa West Papua melalui seni musik dan mob. Oleh situasi tersebut, pola demonstrasi tentu tak mungkin. Ruang demokrasinya tak seperti hari ini. Anda berkumis panjang, berambut gimbal, berkoteka saja di tangkap, di interogasi, bahkan dibunuh dengan cara-cara yang sadis. Berdasarkan situasi itu gerilya menjadi pola perjuangan OPM saat itu seyara mengorganisir rakyat Papua.

Sejak proklamasi 1971 perjuangan terus dilancarkan hingga saat ini. Sayap Militer, Egianus Kogoya dan kawannya masih terus lancarkan perjuangan gerilya. Gerakan sipil terus melakukan perlawanan dengan pola demonstrasi, kampanye politik, yang tersebar luas dari dalam Papua, di Indonesia, bahkan dunia Internasional.

Maka, semangat proklamasi tersebut, menurut hemat saya: Pertama, atas realita penindasan di Papua sebelum 1971: (1). Trikora; (2). Invasi (Operasi-operasi) Militer di Papua; (3). Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang tak melibatkan rakyat Papua; (4). Penyerahan Papua kepada RI melalui PBB pada 1 Mei 1963; (5). Pendudukan PT. Freeport Indonesia melalui UUPMA Indonesia pada 7 April 1967; (6). Pelaksanaan PEPERA 1969 yang penuh tekanan militer, teror, melalui mekanisme yang cacat hukum Internasional, dan memperoleh suara manipulatif;

Kedua, proklamasi yang menandakan pendudukan Indonesia di West Papua itu ilegal. Sebab sejak awal pola militeristik hanya untuk membuka jalan pendudukan pemerintahan Indonesia yang kolonialistik dan membuka akses imperialisme di Papua.

Ketiga, proklamasi tersebut menandakan perjuangan terus berlanjut dalam lautan penindasan yang terus berlanjut pula. Perjuangan atas semangat mengakhiri penindasan yang berkepanjangan, yang disebabkan karena akibat kepentingan kepitalisme global di Papua.

Post : Redaksi