SUPREMASIKAPITAL- Populisme mengancam Peradaban Rakyat Adat Papua

oleh : Yosep Adii /kordinator Aliansi Masyarakat Adat Papua"

Pemberantasan penyakit sosial (Pasar Gelap Kecil Global) di Meepago harus dilakukan secara tegas yang menjadi proyeksi mavia kartel dagang dibeking militer selain perusahaan perusahan multiinternasional yang harus disikapi rakyat adat tonggak kaulah muda dan elit-elit lidah rakyat tentu dapat menghancurkan tatanan nilai-nilai Pancasila, agama, adat dan pengetahuan sosial lainnya tentunya juga operasionalisasinya perusahaan mini, makro hingga multi dimensi saham Internasional sistem compeny itu ada penyimpangan historis. Tetapi populisme oligarki telah membuat rakyat Cinta rupiah tentu sulit mengusir Movie mini, makro ataupun multiinternasional tentunya harus diulas, didiskusikan, didemonstrasikan dan dilawan secara serius oleh rakyat adat.

Rakyat yang makin cinta rupiah kesempatan bagi Oligarki, berhala pasar dan pelanggaran kemanusiaan. Populisme itu telah makin mengemuka, demokrasi tenggelam di dalamnya. kata agama, kebenaran, keadilan dan kasih adalah tempat bagi Tuhan dalam rakyat cinta rupiah itu kata agama menjadi berhala tetapi bagimana jika populisme, polarisasi dan pelanggaran kemanusiaan kencang diluar Jawa. Demokrasi Amerika dan Indonesia milik parah pencuri yaitu oligarki yakni colonial post modern adalah penjajahan terkini. Hanya tiga yang dapat memisahkan rakyat Indonesia yaitu TNI, Islam Radikal dan Supremasi Jawa dari luar Jawa jika 50 % dibawa garis kemiskinan tentu akan terus memilih Ideologi lain dari Pancasila.

Diluar pulau Jawa, Papua termasuk 50 % golongan dibawa garis ekonomi modern itu tentu dapat memilih Ideologi lain tentu walaupun Papua sebagai tanah yang diberkati dengan kelimpahan kekayaan sumber daya alam tetapi sumber daya konflik kejahatan sungguh ini kawasan kepentingan Internasional bukan hanya Indonesia, rakyat harus tahu. Papua sudah menjadi santapan banyak pihak (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang dan Amerika Serikat) sekarang fasific ikut memainkan peranannya.

Indonesia mengeluarkan UU No. 11/1967 tentang pertambangan dan UU No. 1/1967 tentang penanaman modal asing (PMA), regulasi yang dikeluarkan orde baru Pemerintahan President Soeharto sebagai kompensasi atas penyerahan Irian Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia atas desakan Amerika Serikat pada tahun 1962 itu, kegiatan pertambangan dioperasikan oleh Freeport Mc Moran Cooper & Gold Inc sampai sekarang. (Numberi, 2014).

Penyerahan Irian Barat ikut memperkuat pengakuan kemerdekaan Indonesia "Soekarno merasa Indonesia sepenuhnya merdeka" (Dibawa Bendera Revolusi, 2005).

Ikut diperkuat dengan adanya TRIKORA - Tri Komando Rakyat oleh Bungkarno pada 1 Mei 1963. (Numberi, 2014) tetapi, kini di Papua bukan hanya Indonesia seluruh korporasi transininternasiol ikut berkembang menentukan kepentingan mereka termasuk kepentingan politik bukan hanya Industri kapital Global nampaknya. Itu memperkuat populisme, Oligarki, berhala pada pasar dan ikut menyuburkan konflik kejahatan genosida Ednis Papua.

"Ditulis oleh : Yosep Adii kordinator Aliansi Masyarakat Adat Papua"